Jakarta, Pemiluterang.com – Politikus PDIP Aria Bima menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemampuan untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Jokowi menunjukkan sikap netral saat menerima kunjungan dari tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, di Istana Negara pada tanggal 30 Oktober 2023.
“PDIP ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung, yakni capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai presiden bersikap netral,” kata Aria, dalam leterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diharapkan oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tujuannya adalah agar pesta rakyat dapat berlangsung sesuai dengan keinginan rakyat, dan aparat negara tetap berada dalam posisi netral.
Penting untuk memastikan bahwa tidak ada kandidat yang dianaktirikan. Aria menekankan bahwa aparat tidak boleh memengaruhi atau menekan masyarakat agar memilih salah satu kandidat, karena tindakan semacam itu dapat menyebabkan kemunduran dalam proses demokrasi.
“Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan, maka akan terjadi kemunduran demokrasi,” kata anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP itu.
Aria juga menyoroti pentingnya netralitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tentara Nasional Indonesia, dan anggota kepolisian dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Baca Juga : Yenny Wahid Dukung Ganjar Mahfud, Ini Komentar FUSI
Semua pihak harus berperan netral tanpa menggunakan pengaruh demi kepentingan elektoral tertentu. Aria percaya bahwa Presiden Jokowi akan menempatkan semua aparat, termasuk KPU dan pelaksana tugas kepala daerah, dalam posisi netral. Hal ini penting untuk menjaga marwah TNI dan Polri serta memastikan proses demokrasi berjalan baik
“Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai ini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu,” ujar dia.
Aria mengaku masih mempercayai Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik. Tapi kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU maupun pelaksana tugas kepala daerah dalam posisi netral.
Kini, ada 176 Plt kepala daerah. Semua harus dan dipastikan tetap netral. Tidak menggunakan pengaruh demi kepentingan elektoral satu kandidat.
“Kami tidak ingin toxin Orde Baru masuk dalam lingkaran Jokowi. Kami akan ikut awasi,” tutur Aria. “Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini mendapat citra buruk akibat toxic relationship Orba,” kata Aria.
Aria mengatakan jika Jokowi mengambil sikap berpihak kepada salah satu calon, hal itu akan membuat kemunduran bagi proses demokrasi Indonesia ke depan. “Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar dia.
Aria mengatakan, jika Pemilu 2024 berjalan baik, diharapkan Pemilu 2029 tidak terjadi lagi seperti sekarang, ada suatu kondisi yang dipertontonkan kepada masyarakat putusan Mahkamah Konstitusi yang ganjil. “Mandat PDIP ke Jokowi selesai 2024. Ini harus dijaga. Juga presiden harus bertanggung jawab pemilu yang bersih jujur dan adil,” kata dia.
Baca Juga : Pemahaman Konflik Politik dan Penyelesaiannya di Indonesia
Yuk dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari pemiluterang.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email dan sosial media kami lainnya!