Tag: MK

  • MK Terima 8 Gugatan KUHP Baru, DPR dan Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi

    MK Terima 8 Gugatan KUHP Baru, DPR dan Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyatakan kesiapan menghadapi serangkaian gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hingga awal Januari 2026, MK tercatat telah menerima delapan permohonan uji materi terhadap KUHP terbaru, meskipun aturan tersebut baru akan mulai berlaku secara resmi…

  • UU MD3 Digugat! Mahasiswa Desak MK Buka Mekanisme Pemberhentian Anggota DPR oleh Rakyat

    UU MD3 Digugat! Mahasiswa Desak MK Buka Mekanisme Pemberhentian Anggota DPR oleh Rakyat

    Pemiluterang.com – Gelombang kritik terhadap sistem politik kembali muncul, kali ini datang dari sekelompok mahasiswa yang menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai aturan dalam undang-undang tersebut membuat proses pemberhentian anggota DPR terlalu bergantung pada partai politik, sehingga rakyat—sebagai pemberi mandat—tidak punya ruang untuk ikut menentukan nasib wakilnya di parlemen. Para mahasiswa yang…

  • MK Tolak Uji Materi UU Polri Soal Penyamaan Masa Jabatan Kapolri dengan Presiden

    MK Tolak Uji Materi UU Polri Soal Penyamaan Masa Jabatan Kapolri dengan Presiden

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang meminta agar masa jabatan Kapolri diselaraskan dengan masa jabatan Presiden dan anggota kabinet. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pleno terbuka di Jakarta, Kamis. “Menolak permohonan para pemohon…

  • MK Hapus Sifat Wajib Tabungan Perumahan dalam UU Tapera

    MK Hapus Sifat Wajib Tabungan Perumahan dalam UU Tapera

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan gugatan UU Tapera dalam sidang putusan perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 yang digelar pada Senin (29/9/2025). Putusan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang selama ini mewajibkan pekerja menjadi peserta. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar…

  • MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres dan Kepala Daerah

    MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres dan Kepala Daerah

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terkait syarat pendidikan minimal untuk calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon kepala daerah (cakada). Permohonan ini semula meminta agar ketentuan pendidikan diubah menjadi minimal sarjana (S-1). “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar…

  • DPR Kritik Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Berpotensi Langgar Konstitusi dan Ganggu Siklus Kepemimpinan

    DPR Kritik Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Berpotensi Langgar Konstitusi dan Ganggu Siklus Kepemimpinan

    Pemiluterang.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Supriyanto, mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi serta dapat memengaruhi stabilitas siklus demokrasi nasional. Dalam keterangannya pada Minggu (6/7), Supriyanto menyampaikan kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dan politik yang…

  • 7 Penyebab Ini Jadi Alasan MK Hilangkan Pemilu Serentak Mulai 2029

    7 Penyebab Ini Jadi Alasan MK Hilangkan Pemilu Serentak Mulai 2029

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menetapkan bahwa pemilu legislatif, eksekutif, dan kepala daerah akan dilakukan secara terpisah mulai tahun 2029. Keputusan ini muncul atas permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Keputusan ini, menurut Wakil Ketua MK…

  • MK Tetapkan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah Mulai 2029

    MK Tetapkan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah Mulai 2029

    Pemiluterang.com – Mulai tahun 2029, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional akan dipisahkan dari pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden, akan diselenggarakan secara terpisah dari pemilu untuk anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah. Dengan demikian, model “Pemilu lima kotak” yang selama ini digunakan tidak…

  • MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, 7 Perkara Siap Disidangkan

    MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, 7 Perkara Siap Disidangkan

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memulai sidang gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, Jumat (25/4). Sidang perdana ini digelar dengan metode panel dan dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. “Acara: pemeriksaan pendahuluan (mendengarkan permohonan pemohon),” demikian tertulis di laman resmi…

  • MK Putuskan 40 Sengketa Pilkada Berlanjut

    MK Putuskan 40 Sengketa Pilkada Berlanjut

    Pemiluterang.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. Dari total 310 perkara yang terdaftar sebelumnya, hanya 40 yang memenuhi syarat untuk melangkah ke tahap ini setelah proses penyaringan yang dilakukan selama dua hari pada 4 dan 5 Februari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, pada…