Pemiluterang.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa dokumen ijazah yang menjadi bagian dari syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa diakses publik tanpa persetujuan pihak terkait. Keputusan ini diambil untuk melindungi data pribadi serta menghindari konsekuensi bahaya jika informasi tersebut dibuka.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan. Surat keputusan yang ditandatangani Ketua KPU, Affifuddin, pada 21 Agustus 2025 itu menyatakan secara tegas bahwa dokumen pribadi capres dan cawapres, termasuk ijazah, tidak dapat diumumkan secara bebas.
“Konsekuensi bahaya dibukanya informasi. Informasi atas dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden digunakan dalam proses tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan wakil Presiden,” ujar KPU dalam keterangan resmi.
KPU menekankan bahwa dokumen ijazah merupakan salah satu syarat yang sifatnya pribadi. Data yang tercantum dalam ijazah bahkan disebut berada di luar kewenangan KPU.
“Informasi dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat mengungkap informasi pribadi seseorang sebagai berikut: bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Keterangan: data/informasi tidak dikuasai/di luar kewenangan KPU,” jelas KPU.
Aturan tersebut sejalan dengan regulasi sebelumnya. Misalnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 serta Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden.
Keduanya menekankan bahwa partai politik pengusung wajib memenuhi syarat pencalonan, termasuk menyerahkan dokumen pribadi para capres dan cawapres, namun tanpa membuka data tersebut ke ruang publik.
Melalui keputusan ini, KPU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. Karena itu, daftar lengkap dokumen yang tidak dapat diakses masyarakat umum pun disampaikan secara resmi. Tercatat ada 16 jenis dokumen yang masuk kategori informasi dikecualikan, termasuk ijazah.
Berikut daftar dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang tidak bisa dibuka ke publik:
- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara Indonesia
- Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum
- Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri
- Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir
- Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon
- Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian
- Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan
- Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu
- Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu
Dengan adanya keputusan ini, KPU menegaskan kembali komitmennya menjaga integritas pemilu sekaligus melindungi data pribadi para capres dan cawapres.
