Pemiluterang.com – Badan Pengawas Pemilu menemukan keberadaan surat suara yang mengalami kerusakan di 127 kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan penyedia jasa guna segera mengganti dan mendistribusikan surat suara yang rusak.
Herwyn JH Malonda, seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyatakan bahwa hasil pengawasan terhadap logistik surat suara di 514 kabupaten/kota menunjukkan adanya surat suara yang rusak di 127 kabupaten/kota, sedangkan surat suara di 387 kabupaten/kota tidak mengalami kerusakan.
Sebagian besar kerusakannya adalah terdapat titik berwarna, robek, ada garis buram, serta surat suara berlubang. ”KPU harus segera memitigasi temuan surat suara rusak melalui koordinasi dengan penyedia jasa percetakan agar segera diganti dan didistribusikan ke daerah-daerah tersebut,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Sebaliknya, menurutnya, Bawaslu menemukan surat suara yang tidak sesuai dengan standar di sisi lain. Sebagai contoh, terdapat surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi yang seharusnya berwarna biru, namun warnanya malah menjadi ungu. Sementara itu, di daerah lain, surat suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berwarna hijau, tetapi warnanya cenderung kekuning-kuningan.
Petugas menyortir surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum melipatnya di gudang logistik Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/1/2024).
”Kami meminta agar surat suara tersebut diganti, karena jika tetap digunakan untuk pencoblosan tetap akan dinyatakan sebagai surat suara rusak,” ujar Herwyn.
Lebih lanjut, Bawaslu menghadapi kendala dalam mengawasi proses produksi dan distribusi logistik pemilu. Selain tidak diberikan akses ke Sistem Informasi Logistik (Silog), Bawaslu mengalami hambatan pengawasan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Trenggalek. Bawaslu Jambi tidak dapat mengawasi secara langsung proses muat logistik surat suara di PT Musi Pelangi Cakrawala karena dihalangi. Sementara itu, Bawaslu Trenggalek mengalami pembatasan untuk melakukan pengawasan langsung di ruang produksi karena keberadaan KPU yang belum ada di lokasi.
Selain itu, Herwyn menjelaskan bahwa beberapa kasus kesalahan pengiriman logistik terjadi, seperti di Minahasa, Konawe Selatan, Gorontalo, dan Kotawaringin Barat. Terdapat juga kasus pembongkaran logistik di gudang nonresmi, terutama di Gunungsitoli, Sumatera Utara, yang disimpan di rumah warga.
Lolly Suhenty, anggota Bawaslu, menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPU. Mereka meminta KPU untuk memperhatikan jadwal distribusi logistik hingga tempat pemungutan suara. Selain itu, pengiriman logistik harus dilakukan, dan Bawaslu harus segera dilaporkan jika ada situasi mendesak. Suhenty menekankan bahwa saran perbaikan yang tidak dijalankan berpotensi menjadi temuan Bawaslu.
Yulianto Sudrajat, anggota KPU, menyatakan bahwa KPU sedang mengumpulkan data jumlah surat suara yang rusak untuk segera dimusnahkan dan dicetak ulang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. KPU akan segera mengundang penyedia jasa untuk berkoordinasi dalam pencetakan ulang surat suara yang rusak. Pencetakan ulang tersebut tidak akan menambah biaya karena ditanggung oleh penyedia jasa dan masih sesuai dengan klausul kontrak.
Pada Pemilu 2024, KPU mencetak 1,2 miliar lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Surat suara tersebut terdiri dari surat suara pilpres (208 juta lembar), surat suara DPR (207 juta lembar), surat suara DPD (207 juta lembar), surat suara DPRD provinsi (207 juta lembar), dan surat suara DPRD kabupaten/kota (201 juta suara).
Baca Juga : Lakukan Pemantauan Kampanye Pemilu di Media Massa, Bawaslu Berkolaborasi dengan KPI dan Dewan Pers
Yuk dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari pemiluterang.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email dan sosial media kami lainnya!