Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapan terkait kabar peretasan yang menimpa situs resmi mereka. Dalam insiden ini, sekitar 204 juta data pemilih dilaporkan telah dijual.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran terkait peretasan ini. Langkah ini diambil bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kami sedang melakukan penelusuran bersama Mabes Cyber Bareskrim dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, seperti dilaporkan pada Rabu (29/11/2023).
Kejadian peretasan ini terungkap pada hari pertama masa kampanye Pemilu. Lembaga CISSReC menjelaskan bahwa peretas yang bernama Jimbo berhasil mengakses data pemilih dan menjualnya dengan harga US$74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Jumlah data yang diperoleh mencapai 253 juta, tetapi setelah disaring, ditemukan sekitar 204 juta data yang mirip dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU.
“Setelah dilakukan penyaringan oleh Jimbo, ditemukan sebanyak 204.807.203 data unik, jumlah ini hampir identik dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 perwakilan negara,” ungkap Pratama Persadha, Ketua CISSReC, dalam keterangannya.
Jimbo juga membagikan 500 data contoh yang berhasil diperolehnya, yang kemudian diunggah di situs darkweb BreachForums.
Data yang bocor tersebut mencakup informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nomor paspor (untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga kode Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pratama menjelaskan bahwa tim CISSReC telah mencoba melakukan verifikasi pada data sampel yang diberikan secara acak melalui situs web cekdpt. Hasil verifikasi menunjukkan kesamaan dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar.
Kejadian peretasan ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada tahun sebelumnya, hacker bernama Bjorka dilaporkan telah membocorkan 105 juta data dari KPU.
Baca Juga : Pahami Fungsi dan Cara Membentuk Partai Politik
