Pemiluterang.com – Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.
Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830.
Kebijakan ini memaksa masyarakat Indonesia menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda, dan menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia.
Politik Etis memiliki tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Program irigasi bertujuan untuk menunjang kesejahteraan rakyat dengan membangun fasilitas seperti waduk, sanitasi, dan jalur transportasi pengangkut hasil tani. Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf masyarakat. Program emigrasi bertujuan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa dengan memindahkan penduduk ke luar pulau tersebut.
Politik Etis dianggap sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia atas kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan tanam paksa sebelumnya. Politik Etis juga dianggap sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia.
Apa dampak dari Politik Etis?
Politik Etis memberikan dampak yang penting bagi Indonesia. Setelah Politik Etis dilaksanakan, terlihat munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadi perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi.
Dampak positif lainnya adalah terciptanya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan rakyat dan efisiensi dalam pemerintahan.
Namun, dampak negatif dari Politik Etis juga terlihat, seperti adanya penyelewengan dalam pelaksanaan program-program Politik Etis yang menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia.
Siapa yang memimpin pelaksanaan Politik Etis?
Pelaksanaan Politik Etis di Indonesia dipimpin oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901.
Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi. Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
Bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Politik Etis?
Tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Politik Etis beragam. Di satu sisi, Politik Etis memberikan dampak positif bagi Indonesia, seperti terciptanya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan rakyat dan efisiensi dalam pemerintahan.
Setelah Politik Etis dilaksanakan, terlihat munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadi perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi.
Di sisi lain, dampak negatif dari Politik Etis juga terlihat, seperti adanya penyelewengan dalam pelaksanaan program-program Politik Etis yang menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia.
Sumber lain menyebutkan bahwa politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia.
Namun, masyarakat masih banyak berpendapat bahwa politik itu kotor. Anggapan ini membuat masyarakat kita sangat apatis, benci dan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.
Hal ini terjadi karena hasil pantauan masyarakat terhadap politik selama ini yang selalu menunjukan sikap yang kurang baik.
Bagaimana cara pemerintah Belanda menjalankan politik etis di Indonesia?
Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.
Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
Politik Etis bertujuan untuk memberikan balas budi kepada rakyat Indonesia atas kerugian yang diderita akibat tanam paksa yang diterapkan oleh Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830.
Kebijakan ini memaksa masyarakat Indonesia menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda, dan menyebabkan banyak penyimpangan yang merugikan rakyat.
Terdapat tiga program utama dalam Politik Etis, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.
Baca Juga : Mengenal Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Adalah
Yuk dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari pemiluterang.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email dan sosial media kami lainnya!
